topmetro.news – Wabup Taput Sarlandy Hutabarat SH bersama perwakilan BKKBN Sumut, Dra Rabiatun Adawiyah MPHR (Koordinator Bidang Advokasi Penggekan dan Informasi), menghadiri kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) bagi kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Tapanuli Utara.
Berlangsung di Gedung Sopo Partungkoan Tarutung, Selasa (19/7/2022). Turut hadir, Kadis PPKB3A Donna Situmeang, Kadis Kesehatan Sudirman Manurung, dan beberapa pimpinan OPD.
Dalam sambutannya Wabup menjelaskan bahwa sesuai Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional.
“Komitmen ini terwujud dengan masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dengan target penurunan yang cukup signifikan. Dari kondisi 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk Tapanuli Utara sesuai data SSGI tahun 2021 saat ini berapa pada angka 26,7%. Dan targetnya, menurun secara signifikan di Ttahun 2024 di bawah target nasional,” ujar Sarlandy.
Selanjutnya Wabup yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tapanuli Utara itu menyampaikan harapannya kepada seluruh perangkat daerah yang masuk dalam TPPS agar turut mendukung dan menguatkan TPK dalam hal pendampingan keluarga. Karena merekalah sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sehingga perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial dan sarana-prasarana.
“Saya sangat mengharapkan agar TPK selalu menjaga kekompakan timnya. Sehingga dapat bekerja dengan maksimal dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Tapanuli Utara. Perlu kita jelaskan kepada masyarakat apa itu bahaya stunting. Para pimpinan OPD kita harus kompak mengurus ini semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari perwakilan BKKBM Provsu yang pada kesempatan ini memberikan sosialisai. Dan untuk para peserta agar serius mengikuti kegiatan ini. Sehingga ilmu yang didapat boleh dikembangkan di tempat masing-masing,” tutup Sarlandy.
Peran TPK
Dalam laporannya, Kadis PPKB3A Donna Situmeang menyampaikan bahwa di Tapanuli Utara ada 282 TPK. Terdiri dari 846 kader yang tersebar di setiap desa/kelurahan. Dengan adanya TPK yang langsung turun ke masyarakat, dari rumah ke rumah dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan, bukan hal yang mustahil dan ditargetkan menurun secara signifikan di tahun 2024 di bawah target nasional.
Sementara Kepala BKKBN Sumut melalui Dra Rabiatun Adawiyah MPHR mengatakan, mereka ingin berinteraksi langsung dengan TPK. “Karena mereka inilah nanti yang paling berinteraksi langsung dengan keluarga-keluarga yang beresiko stunting. Kami akan memberikan bahan-bahan seperti apa yang perlu dalam bekerja sebagai TPK,” ujarnya.
“Dan atas izin Pak Wakil Bupati, mungkin sewaktu-waktu bisa memantau pekerjaan mereka. Dan kepada para OPD yang tupoksinya terkait dengan penurunan stunting mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menjadi tolak ukur seperti apa nanti berkontribusi bergotong royong menurunkan angka stuntin di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Dra Rabiatun Adawiyah.
penulis | Erris JN
